Liputan6.com, Jakarta –
Pejabat Khusus Presiden Bidang Hukum Pertama Purwono mengatakan pihak istana menghormati seruan Pengadilan Tinggi (MK) terkait pemanggilan empat menteri Presiden Jokowi terkait konflik hasil tahun 2024. pemilihan presiden (PHPU). ).
Empat menteri yang akan bersaksi adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial
Trismaharini. . PTUN memanggil keempat pria tersebut untuk dimintai keterangan pada
Jumat, 5 April
2024.
“Pemerintah menghormati seruan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa menteri yang wajib menyampaikan pidatonya dalam sidang sengketa PHPU,” kata Dini kepada media di Jakarta, Selasa (2/4/2024). Dini berharap dengan kehadiran sejumlah menteri, MK bisa memahami lebih utuh konteks dan implementasi kebijakan yang diambil.
Saat ditanya apakah para menteri harus meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi, Dini menegaskan hal tersebut tidak perlu lagi. Ia menjelaskan, “Ini tidak penting, karena PTUN bisa memanggil siapa saja yang keterangannya dianggap penting.”
Dini menegaskan, Istana tidak akan menghadirkan tim kuasa hukum khusus yang bertugas memeriksa empat menteri Jokowi sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, Istana tidak ikut serta dalam pemanggilan tersebut.
“Tidak ada kelompok khusus yang dibentuk pemerintah. Tidak ada. Dini menegaskan, “Pemerintah tidak terlibat dalam masalah ini. Ia meminta para menteri yang dicalonkan oleh anggota parlemen untuk mengajukan diri satu per satu sesuai dengan tanggung jawab pokoknya sebagai menteri. Pemerintah tidak terwakili, dalam hal ini kabinet Jokowi. “Dalam hal ini yang diundang adalah orang-orang menteri yang pidatonya dianggap penting untuk didengar oleh anggota parlemen. Oleh karena itu, mohon menteri-menteri penting tersebut memberikan informasi yang diinginkan oleh anggota parlemen,” tegas Dini.
Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hamdan Zoelva menyambut positif keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal mengundang empat menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024.
Empat menteri tersebut meliputi, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini. Keempat menteri dijadwalkan hadir Jumat,